Gubernur Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait desakan sejumlah pihak yang meminta Bupati Pati, Sudewo, mundur dari jabatannya. Desakan itu mencuat setelah gelombang protes dan aksi demonstrasi terjadi di Kabupaten Pati dalam beberapa pekan terakhir.
Latar Belakang Desakan Mundur
Tuntutan agar Bupati Pati meletakkan jabatannya dipicu oleh berbagai isu, mulai dari kebijakan pembangunan yang dinilai kontroversial hingga dugaan penyalahgunaan wewenang. Puncaknya, beberapa aksi demonstrasi berujung ricuh, bahkan menelan korban jiwa. Kondisi ini membuat tekanan publik terhadap Sudewo semakin besar.
Sejumlah tokoh masyarakat dan organisasi lokal menyampaikan petisi yang berisi permintaan agar Sudewo mengundurkan diri demi meredam ketegangan sosial dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Respons Gubernur Jawa Tengah
Menanggapi situasi tersebut, Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa setiap kepala daerah memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Menurutnya, permintaan mundur adalah aspirasi yang sah dalam demokrasi, namun harus disampaikan secara konstitusional.
“Pemerintah provinsi akan memantau perkembangan di Pati. Semua pihak diharapkan mengedepankan dialog dan penyelesaian masalah dengan cara yang damai,” ujar Gubernur dalam konferensi pers di Semarang.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi terhadap kepala daerah dapat dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses hukum atau jalur politik di DPRD, bukan hanya tekanan massa.
Harapan untuk Kondusivitas Daerah
Gubernur mengimbau masyarakat Pati untuk menjaga keamanan dan ketertiban demi mencegah kerugian yang lebih besar. Ia mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan hanya akan merugikan warga, terutama dalam aspek pelayanan publik dan roda perekonomian daerah.
“Kita semua harus memastikan situasi tetap kondusif. Kritik silakan disampaikan, tapi jangan sampai mengorbankan stabilitas daerah,” tambahnya.
Langkah Lanjutan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berencana mengirimkan tim untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pati, aparat keamanan, dan perwakilan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang mediasi sehingga permasalahan bisa diselesaikan tanpa menambah eskalasi ketegangan.
Polemik yang melibatkan Bupati Pati Sudewo menjadi ujian besar bagi iklim demokrasi di daerah. Respons Gubernur Jawa Tengah menegaskan pentingnya menempuh jalur hukum dan dialog dalam menyelesaikan konflik, agar aspirasi rakyat tetap terakomodasi tanpa mengorbankan ketertiban umum.
