Dugaan Korupsi Rp 893 Miliar: Dirut ASDP Heru Widodo Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyedot perhatian publik setelah memeriksa Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry, Heru Widodo, dalam kasus dugaan korupsi yang menghebohkan. Nilai kerugian negara yang mencuat dari kasus ini tidak main-main: Rp 893 miliar.

Pemeriksaan terhadap Heru dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dan menjadi bagian dari pengusutan kasus dugaan penyalahgunaan anggaran serta penyimpangan dalam pengelolaan proyek strategis yang dibiayai oleh negara.

ASDP dan Proyek yang Jadi Sorotan
ASDP merupakan BUMN yang memegang peran vital dalam konektivitas antarwilayah, khususnya wilayah kepulauan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini gencar menjalankan proyek modernisasi pelabuhan, pengadaan kapal, hingga pembangunan kawasan pariwisata terpadu berbasis transportasi laut.

Namun di balik geliat pembangunan itu, muncul dugaan bahwa terdapat penyimpangan dalam alokasi anggaran proyek—mulai dari penggelembungan biaya hingga dugaan pengadaan fiktif. Kasus ini kemudian mencuat ke permukaan setelah audit internal dan laporan masyarakat masuk ke meja KPK.

Pemeriksaan Dirut dan Kemungkinan Peran Strategis
Heru Widodo, sebagai pucuk pimpinan ASDP, dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami peran strategis Heru dalam proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan proyek yang tengah diselidiki.

Juru Bicara KPK menyebutkan bahwa pihaknya sedang mengumpulkan bukti dan klarifikasi terkait sejumlah transaksi mencurigakan, termasuk aliran dana dari pihak swasta yang diduga terlibat sebagai rekanan ASDP.

“Pemeriksaan terhadap saksi merupakan bagian dari upaya KPK mengurai dugaan korupsi yang menyebabkan kerugian besar pada keuangan negara,” ujar juru bicara KPK kepada media.

Potensi Tersangka Baru?
Meski Heru belum ditetapkan sebagai tersangka, pemeriksaan terhadapnya dianggap sebagai sinyal bahwa KPK tengah membidik aktor-aktor kunci dalam skema dugaan korupsi ini. Tak menutup kemungkinan, kasus ini akan menyeret lebih banyak nama dari internal ASDP maupun pihak swasta yang terlibat dalam pengadaan.

KPK juga tengah menelusuri kemungkinan adanya pencucian uang melalui aset properti, kendaraan mewah, hingga rekening di luar negeri yang terkait dengan proyek bermasalah tersebut.

Dampak terhadap ASDP dan Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi pukulan telak bagi citra ASDP sebagai salah satu BUMN transportasi yang sebelumnya dipuji atas ekspansi dan digitalisasi layanan. Apabila dugaan ini terbukti, bukan hanya keuangan negara yang dirugikan, tapi juga kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan nasional yang transparan dan akuntabel.

Menteri BUMN pun telah memberi pernyataan singkat bahwa kementeriannya akan menunggu proses hukum berjalan dan mendukung penuh upaya KPK membersihkan BUMN dari praktik korupsi.

Ujian Bagi Integritas Lembaga Negara
Pemeriksaan terhadap Dirut ASDP oleh KPK adalah momentum penting untuk menunjukkan bahwa tidak ada institusi yang kebal hukum. Ketika uang rakyat dipertaruhkan dalam proyek pembangunan, maka transparansi dan integritas harus dijunjung tinggi. Publik kini menanti—apakah ini akan menjadi babak baru pemberantasan korupsi di BUMN, atau hanya sekadar badai sesaat yang hilang tanpa jejak?