Dunia politik Kota Kupang tengah diguncang isu serius setelah pihak kepolisian resmi memanggil 15 anggota DPRD Kota Kupang terkait dugaan pengeroyokan terhadap Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD. Peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu itu kini berujung pada pemeriksaan hukum dan menjadi sorotan tajam publik dan media lokal.
Insiden diduga terjadi di lingkungan kantor DPRD saat rapat internal membahas isu keuangan lembaga, yang dikabarkan berlangsung panas dan penuh ketegangan. Sang Kabag Keuangan menjadi sasaran emosi sekelompok anggota dewan hingga berujung dugaan tindak kekerasan fisik dan verbal.
Polisi Bergerak Cepat, Proses Hukum Dimulai
Pihak Polresta Kupang langsung merespons laporan yang diajukan oleh korban dan segera melakukan penyelidikan. Setelah mengantongi bukti awal serta keterangan saksi, sebanyak 15 nama anggota legislatif resmi dipanggil untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi.
Kapolresta Kupang Kota menyampaikan bahwa pemanggilan ini masih dalam rangka klarifikasi awal dan pengumpulan informasi, guna menelusuri apakah benar telah terjadi tindak pidana pengeroyokan atau pelanggaran lain sesuai KUHP.
“Kita masih dalami semuanya, tidak terburu-buru menetapkan siapa pun sebagai tersangka. Yang jelas, kami harus netral dan profesional,” tegasnya saat ditemui media.
Reaksi Dewan dan Pemda: Tegang tapi Kooperatif
Situasi ini menciptakan ketegangan di tubuh DPRD Kupang. Meski demikian, Sekretariat DPRD menyatakan bahwa para anggota yang dipanggil siap memenuhi panggilan polisi dan akan bersikap kooperatif dalam proses penyelidikan.
Sementara itu, Pemerintah Kota Kupang melalui Sekda mengecam segala bentuk kekerasan di lingkungan kerja, terutama di institusi publik. Ia berharap kasus ini diusut tuntas agar menjadi pembelajaran bersama bahwa perbedaan pandangan tidak boleh berujung kekerasan, apalagi di lembaga legislatif yang seharusnya menjadi contoh demokrasi yang sehat.
Kronologi Sementara: Rapat, Teguran, Emosi Meledak
Berdasarkan informasi yang beredar, insiden bermula saat rapat internal yang membahas keterlambatan pencairan anggaran. Kabag Keuangan disebut memberikan penjelasan yang tidak memuaskan sejumlah anggota dewan, hingga suasana memanas dan diwarnai teriakan serta bantingan meja. Beberapa pihak diduga melakukan tindakan intimidatif, dan situasi berubah kacau.
Meski belum ada video yang beredar, laporan korban menyebut adanya kontak fisik yang mengarah pada kekerasan, dan ini menjadi dasar laporan ke polisi.
Pemanggilan 15 anggota DPRD Kupang oleh polisi menjadi babak baru dalam dinamika politik daerah yang memanas. Kasus ini menandai pentingnya etika dan kedewasaan dalam setiap proses demokrasi. Jika benar terjadi pengeroyokan, maka publik berhak melihat adanya penegakan hukum yang adil, tanpa pandang bulu.
Untuk sementara, semua pihak diimbau menahan diri dan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut. Karena sebagaimana hukum berlaku, setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
