Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kini tengah menyoroti skandal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dialami oleh pengemudi ojek online (ojol) di beberapa daerah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kebijakan yang memberikan THR senilai hanya Rp 50.000 kepada para pengemudi ojol, yang menurut banyak pihak sangat tidak layak.
Kritik Tajam dari Wamenaker
Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan kritik keras terhadap keputusan tersebut. Menurutnya, kebijakan yang mengalokasikan THR dengan jumlah yang sangat minim kepada pengemudi ojol sangat tidak pantas, terlebih lagi mengingat kontribusi besar yang mereka berikan dalam mobilitas masyarakat.
“Memberikan THR senilai Rp 50.000 kepada para pengemudi ojol adalah keputusan yang memalukan. Mereka berisiko tinggi setiap hari untuk mengantarkan layanan kepada masyarakat, dan mereka layak mendapatkan apresiasi yang lebih besar, terutama pada momen seperti Lebaran,” tegas Afriansyah dalam sebuah pernyataan resmi.
Harapan untuk Perbaikan
Afriansyah juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera melakukan investigasi terkait hal ini. Pemerintah, lanjutnya, akan memastikan agar pembayaran THR untuk pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojol, dapat dihitung secara lebih adil dan mencerminkan kontribusi mereka terhadap perekonomian. Pemerintah juga akan berupaya memperbaiki regulasi terkait THR agar lebih memperhatikan kebutuhan dan kesejahteraan pekerja informal yang tidak memiliki perlindungan pekerja formal.
Tanggapan Masyarakat dan Pekerja Ojol
Tidak sedikit pekerja ojol yang merasa kecewa dengan kebijakan ini. Mereka menilai bahwa jumlah THR yang diberikan jauh dari kata cukup mengingat pekerjaan mereka yang penuh dengan tantangan dan risiko, terutama selama musim pandemi dan periode Lebaran yang padat.
“Rp 50.000 itu sangat kecil, hampir tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kami bekerja keras setiap hari, dan saya rasa kami layak mendapatkan lebih dari itu sebagai apresiasi,” ungkap seorang pengemudi ojol di Jakarta.
Kebijakan yang Diharapkan Lebih Adil
Kasus ini mempertegas pentingnya keberlanjutan kebijakan yang berpihak kepada pekerja informal. Banyak pihak berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan yang lebih mendukung dan melindungi hak-hak pekerja di sektor tersebut, termasuk THR yang layak dan bantuan sosial lainnya yang sesuai dengan kontribusi mereka.
Secara keseluruhan, skandal ini mencuatkan kembali pentingnya dialog antara pihak pemerintah, perusahaan, dan pekerja untuk menemukan solusi yang lebih adil dalam pemberian THR, serta memperbaiki pengakuan terhadap pekerja sektor informal yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.
